 |
| Kuota Pupuk bersubsidi di Lotim dibatasi |
LOMBOK TIMUR - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lombok Timur meminta Pemerintah pusat memberikan solusi kepada para petani untuk mengatasi persoalan pupuk subsidi sebagai dampak berkurangnya alokasi pupuk subsidi.
Ketua APTI Lombok Timur Lalu Sahabuddin mengatakan dengan tidak adanya subsidi pupuk yang diperuntukkan bagi petani tembakau tentu akan semakin memberatkan para petani. Sehingga ia meminta agar pemerintah pusat bisa menambah alokasi dana cukai untuk Provinsi NTB khususnya Kabupaten Lombok Timur.
"Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk petani itu bisa bertambah sehingga bisa dimanfaatkan untuk membeli pupuk. Karena sebenarnya hajatan Pemerintah memberikan BLT itu agar digunakan untuk membeli pupuk," ujarnya, saat di Konfirmasi via sambungan telpon Jumat (23/12).
Diharapakan pada tahun 2023 mendatang jumlah BLT yang diberikan kepada para petani tembakau bisa ditambah dua kali lipat bahkan tiga kali lipat dari jumlah tahun ini. Sebab jumlah yang didapatkan tahun ini dinilai sangat sedikit jika dibandingkan dengan harga dan kebutuhan pupuk petani.
Selain itu, jenis pupuk yang kerap digunakan para petani tembakau juga tidak masuk dalam katagori pupuk subsidi. Dengan bertambahnya jumlah BLT yang didapatkan maka kebutuhan pupuk para petani bisa terpenuhi.
"Yang disubsidi hanya dua jenis pupuk saja, sementara pupuk yang sering digunakan petani itu pupuk yang tidak disubsidi, tentu ini akan semakin memberatkan petani," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ubaidillah menyampaikan regulasi pemerintah pusat terkait Pengurangan alokasi pupuk subsidi ini dinilai jelas akan memberatkan para petani tembakau.
"Kami juga sangat prihatin, tidak hanya petani tembakau saja tapi semua petani sekarang ini sama-sama terdampak," ujarnya.
Tanaman tembakau merupakan salah satu komoditi andalan bagi Lombok Timur, jika dibandingkan dengan sumber daya alam yang lainnya. Sehingga dengan berkurangnya alokasi pupuk subsidi bagi para petani akan berdampak terhadap perekonomian Lombok Timur.
Terkait persoalan itu ia meminta agar Pimpinan DPRD dan Bupati Lombok Timur untuk segera bersurat ke pemerintah pusat agar menyelesaikan persolan ini.
"Untuk solusi persolan pupuk saat ini sedang kami bicarakan. Tapi paling tidak harapan kami ada Kouta tambahan pupuk untuk para petani," tutupnya. (CN)
0 Komentar