15 Persen Masyarakat Lotim Masih Miskin

Data DTKS kemiskinan di Lotim pada awal 2023 masih diangka 15 persen

LOMBOK TIMUR - Data menunjukkan, sebanyak 370 ribu atau sekitar 15 persen masyarakat di Kabupaten Lombok Timur dikategorikan masih miskin.

Berdasarkan data hingga awal tahun 2023, data kemiskinan itu sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Lombok Timur.

Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, H. Suroto mengakui jumlah kemiskinan di Lombok Timur masih tinggi. Salah satunya karena dampak dari Pandemi Covid-19 sejak dua tahun terakhir yang mengakibatkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan.

"Tapi kalau mengacu pada DTKS jumlah kemiskinan kita malah berkurang. Data kita dengan BPS beda, kalau data kemiskinan yang masuk dalam program kemiskinan bansos menjadi kemiskinan ekstrim dan kemiskinan yang absolut itu berbeda," ungkap Suroto saat ditemui di Selong, Senis (2/1).

Dia mencontohkan, keluarga miskin yang masuk dalam katagori desil satu itu merupakan keluarga miskin yang tergolong parah sehingga bisa mendapatkan berbagai macam program pengentasan kemiskinan seperti PKH, BPNT, BLT dan program lainnya.

Sementara, sebut Suroto, kemiskinan yang masuk dalam kategori sedang hanya bisa mendapatkan satu jenis bantuan berupa bantuan modal usaha. Hal itu mengingat keluarga yang masuk dalam kategori ini orangnya masih dalam kategori muda sehingga masih mampu untuk bekerja.

"Jadi kalau berbicara orang miskin ini jangan dibayangkan semuanya sama. Jika yang miskin ini masuk dalam kategori desil 5,6,7 dan seterusnya itu maka dia hanya dapat bantuan usaha saja karena dia masih bisa berusaha, makanya data itu beda-beda," jelasnya.

Jika dibandingkan dengan data kemiskinan yang tercatat di DTKS pada tahun 2021 lalu jumlah kemiskinan di Lotim pada tahun 2022 lalu mengalami penurunan. Hal itu dikarenakan banyak masyarakat juga sudah mengundurkan diri dari DTKS.

Lebih jauh Suroto menyampaikan bahwa saat ini Dinsos Lotim juga tengah melakukan uji coba kepada 114 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk digeser tidak lagi mendapatkan bantuan PKH.  Namun hanya diberikan modal usaha.

"Dengan keterampilan yang dimiliki oleh para muda-mudi ini kita akan geser, kita berikan bantuan modal dan tidak bisa lagi mendapatkan bantuan dari yang lain," ujarnya. (CN)