 |
| Pemkab Lotim akan memanfaatkan teknologi digitalisasi dalam menarik retribusi bag pemasukan daerah |
LOMBOK TIMUR - Rekomendasi Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah (Pansus PAD) DPRD Lombok Timur memacu pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur untuk lebih berkreasi dan inovatif dalam mengelola pemasukan bagi daerah.
12 poin yang direkomendasikan Pansus DPRD Lotim menjadi lampu hijau untuk menggairahkan fiskal didaerah ini
Sekda Lotim, Drs HM. Juaini Taofik, M.Ap menyebutkan, beberapa persoalan yang harus dilakukan diantaranya kompetensi SDM serta regulasi. Namun tidak kalah pentingnya terletak pada persoalan kesadaran masyarakat. Tapi semua itu dibarengi dengan Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatur rakyatnya.
"Potensi - potensi yang sebelumnya tidak bisa kita dapatkan, akan kita dapatkan dengan adanya Perda," jelas Juaini Taofik kepada wartawan.
Dia juga meminta stake holder terkait untuk memanfaatkan teknologi digitalisasi untuk tidak memberi kesempatan kepada oknum-oknum tertentu berbuat curang. Meski diakui, sistem manual seperti saat ini membuka ruang terjadinya kebocoran penerimaan bagi daerah.
"Manusia pasti ada kekeliruan, karena kita bukan malaikat. Karenanya perlu akan ditingkatkan sistem yang baik itu untuk mengurangi kesempatan berbuat kurang baik bagi siapa saja," ujarnya.
Memanfaatkan sistem digitalisasi salah satunya, dalam menarik retribusi pasar. Retribusi itu segera disetorkan ke daerah melalui layanan PT Bank NTB Syariah
Tidak kalah pentingnya, kata Juaini, bahwa Pemda akan terus mencari pontensi - potensi PAD yang sifatnya ekstensifikasi yang didukung dengan kesadaran masyarakat, salah satunya menyasar pajak pelaku usaha lainnya.
Pada tahun 2023 ini, Pemda Lotim masih menargetkan PAD sama dengan tahun sebelumnya. Walau diakui, pencapaian PAD Lotim masih berada pada 75 persen termasuk Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD). Tetapi, jika dipisahkan dengan BLUD maka pencapaian PAD tahun 2022 hanya sebesar 69 persen. Artinya masih kecil pencapaian itu masih relatif kecil.
Dengan target kecil tersebut diharapakan pada akhir 2023, realisasinya sudah mendekati angka 90 persen sehingga daerah tidak banyak Silpa negatif.
"Dengan target ini, otomatis sisi pembelanjaan kita rencanakan juga akan tinggi, disaat uang daerah tidak bisa didapatkan maka akan menjadi beban di tahun berikutnya," tandasnya.
Juaini Taofik membandingkan celah fiskal Lotim dengan Kota Bandung. Di Kabupaten Lombok Timur celah fiskalnya mencapai 11,9 persen, Di Bandung saja yang dianggap ekstrim dengan menggunakan sistem terbalik, PAD nya malah mencapai 80 persen. Sedangkan 20 persen merupakan dana transfer.
"Jika di Lotim digenapkan menjadi 12 persen dana PAD berarti 88 persen itu adalah dana transfer. Idealnya menurut UU 23 tahun 2015 itu berimbang, bahkan lebih baik celah fiskalnya lebih tinggi itu akan lebih baik," papar Juaini Taofik.
Ia berharap, pada tahun 2024, kondisi keuangan Kabupaten Lombok Timur sudah sehat. Sehingga siapapun kepala daerah yang terpilih nantinya Lotim sudah take off dengan keuangan yang dimilikinya. (CN)
0 Komentar