DPRD Sangsi Pemda Lotim Bisa Tuntaskan Hutang

Ketua DPRD Lotim, Murnan, SPd

LOMBOK TIMUR - Hutang Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada Bank sindikasi PT Bank NTB Syariah dan PT. Sarana  Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp. 285 miliar jadi kekhawatiran DPRD Lombok Timur.

Pasalnya, DPRD Lotim masih menyangsikan Pemkab Lotim akan melunasi hutang-hutang tersebut hingga berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lotim pada bulan September 2023 mendatang ini.

Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur mewanti-wanti Pemerintah Daerah (Pemda) untuk fokus pada pembayaran hutang. 

Seperti diketahui Pemda Lombok Timur saat ini memiliki hutang di dua tempat, yakni di Bank NTB Syariah sebanyak Rp. 130 miliar dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) sebesar Rp. 155 miliar, hingga total utang Pemda Lombok Timur di dua tempat tersebut mencapai Rp. 285 miliar. 

Karenanya, Ketua DPRD Lotim, Murnan, SPd menegaskan akan segera melakukan evaluasi program bersama dengan Pemda dalam beberapa hari ke depan.  Evaluasi itu untuk melihat per-item kebutuhan sebetulnya di Lombok Timur, dengan kondisi anggaran yang sangat terbatas. Serta, ada beberapa kewajiban yang harus diselesaikan.

"Kita harus berani menunda program-program yang ada di prioritas kedua untuk membayar hutang tahun ini," ujarnya Murnan, Jumat (7/4).

Dikatakan Murnan, pihaknya akan segera mengadakan rapat evaluasi program dalam rangka menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini. 

Mengingat juga saat ini Dana Alokasi Umum (DAU) sudah sebelumnya diarahkan, sementara pada program lain disitu ada kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, baik kesehatan dan juga pendidikan, utamanya terkait program yang menyentuh masyarakat miskin. 

"Karenanya kita harus melakukan evaluasi untuk melihat kebutuhan masyarakat seperti apa, kalau ini kita biarkan, khawatir saya tahun depan APBD kita akan sakit," tuturnya. 

Artinya kata dia, tidak akan normal, semisal ternyata dengan kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat minim dan Pemda dalam hal ini tidak mampu membayar hutang, sudah barang pasti hutang itu akan tertunda lagi ditahun depan, dan ini akan menjadi beban lagi bagi daerah. 

"Untuk itu prioritas bayar hutang yang harus di tekankan, kalau kemarin pemerintah menjadikan itu (Pembayaran Hutang) prioritas kesekian, namun tidak pada Triwulan kedua, kita harapkan pembayaran hutang itu harus menjadi prioritas pertama," jelasnya. (CN)