 |
| DR. Ir. Ismail |
MATARAM - Dukungan terhadap DR. Ir. Ismail menjadi figur sebagai calon penjabat (Pj) Gubernur NTB terus berdatangan dari pelosok daerah. Selain para alim ulama, tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan, dukungan terhadap pria yang kini menjabat sebagai Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI datang dari puluhan yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) se NTB.
Mereka berharap penjabat Gubernur NTB 2023 - 2025 sebaiknya dijabat oleh putra daerah asli NTB. Bukan tanpa alasan, hanya putra daerah-lah yang dinilai mampu mengemban tugas dalam masa transisi menuju pemimpin terpilih.
Mengutip dari sejumlah media massa di NTB, DR.Ir. Ismail adalah sosok yang diamanahkan untuk memimpin provinsi NTB dalam masa transisi, sebelum pemimpin terpilih secara resmi terpilih dan dilantik.
Pernah meraih penghargaan “Excellence in Government Leadership” pada ajang Selular Award ke-20, yang digelar Selular Media Network (SMN) baru-baru ini, orang nomor 4 di Kementerian Kominfo RI dan salah satu komisaris di PT Telkom itu tahu persis membangun daerahnya.
Tugas penting dari penjabat gubernur adalah menjaga stabilitas dan kelancaran pemerintahan, serta memastikan pelaksanaan program-program pembangunan tetap berjalan dengan baik.
Dalam beberapa situasi tertentu, seperti jika gubernur yang telah terpilih masih dalam tahap persiapan pelantikan atau dalam masa kampanye, penjabat gubernur akan menjabat selama periode tertentu sebagai pengganti sementara.
Penjabat gubernur bertanggung jawab untuk menghormati dan melaksanakan amanah yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
"DR. Ir. Ismail figur yang tepat untuk pimpin NTB di masa transisi," kata Lalu Arik Rahman perwakilan dari ponpes mengutip keterangannya di beberapa media massa belum lama ini.
Menilik peran dan tugas penjabat Gubernur NTB ada lima hal, diantaranya,
1. Menjaga Stabilitas Pemerintahan
Tugas utama penjabat gubernur adalah menjaga stabilitas dan kontinuitas pemerintahan setempat. Dalam masa transisi ini, penjabat gubernur harus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab seperti biasanya, termasuk penandatanganan kebijakan, penganggaran, dan pembangunan yang diperlukan di provinsi NTB. Dalam hal ini, penjabat gubernur harus tetap menjaga keseimbangan antara kebijakan yang ada dan kebutuhan masyarakat.
2. Melaksanakan Program Pembangunan
Penjabat gubernur bertanggung jawab untuk melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Meskipun masa jabatan penjabat gubernur terbatas, tetapi tugas untuk melanjutkan pembangunan tidak boleh terhenti. Penjabat harus terus berkoordinasi dengan kepala daerah, instansi pemerintah, dan stakeholder terkait untuk memastikan pelaksanaan program-program tersebut berjalan dengan baik.
3. Menyediakan Kondisi Pemilihan Gubernur yang Adil dan Bebas
Penjabat gubernur juga harus memastikan bahwa proses pemilihan gubernur baru pada masa transisi dilakukan secara adil dan bebas. Penjabat harus menghormati demokrasi dan menjaga netralitas, sehingga pemilihan gubernur dapat berlangsung secara transparan dan demokratis.
4. Menjaga Hubungan dengan Masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
Penjabat gubernur harus mampu menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota di NTB. Komunikasi yang baik dan terbuka sangat penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat mendapatkan perhatian dan pemahaman mengenai situasi yang ada selama masa transisi. Penjabat juga perlu mengadakan rapat dengan kepala daerah dan instansi terkait guna memastikan koordinasi dalam pelaksanaan program pembangunan.
5. Memfasilitasi Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah
Penjabat gubernur juga bertugas memfasilitasi rapat koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di NTB. Rapat koordinasi ini sangat penting untuk penyelarasan program pembangunan, pertukaran informasi, serta pemecahan masalah yang muncul di tingkat daerah.
Penjabat Gubernur NTB memiliki tugas yang penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan, melanjutkan program pembangunan, serta memfasilitasi proses pemilihan gubernur baru yang adil dan bebas. Meskipun hanya menjabat sementara, penjabat gubernur harus bekerja keras dan menjaga netralitas dalam mengemban tugasnya. Dalam periode transisi ini, kepemimpinan yang kuat dan ketertiban dalam pemerintahan NTB harus tetap terjaga. Semua pihak, termasuk penjabat gubernur, diharapkan dapat menjalankan amanah dengan baik demi kemajuan provinsi NTB yang lebih baik ke depan. (edi)
0 Komentar