 |
| Eko Rahadi, SH |
LOMBOK TIMUR - Usulan nama tiga calon Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur oleh Gubernur NTB memunculkan stigma negatif dari sejumlah tokoh masyarakat di Lombok Timur. Dari ketiga nama itu, tak satupun muncul nama HM. Juaini Taofik (Sekretaris Daerah) Lombok Timur yang masuk dalam usulan DPRD Lombok Timur.
Pengusulan nama Gubernur NTB Zulkieflimansyah atas tiga nama calon Pj Bupati Lotim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai syarat bermuatan politis. Tiga nama yang diusulkan itu diantaranya, Akhsanul Khalik, Fathul Gani dan Iswandi.
Terang saja, ketiga nama tersebut mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Selain tidak memiliki kedekatan secara emosional dengan legislatif dan masyarakat Lombok Timur umumnya, nama - nama yang diajukan tersebut tidak mengenal secara detail Lombok Timur baik secara kultural budaya, geografis bahkan sosial ekonomi.
Sikap pesimis usulan ketiga nama oleh Gubernur NTB itu diutarakan salah seorang aktivis yang juga advokat asal Lombok Timur, Eko Rahadi, SH.
Sekretaris Kongres Advokat Indonesia (KAI) Lombok Timur ini menilai, nama-nama yang diajukan oleh Gubernur NTB, Zulkieflimansyah adalah figur yang tidak memahami Lombok Timur secara utuh. Meskipun, ketiga pejabat tersebut berasal dari Lombok Timur. Namun sebagian besar rutinitas dan hidup mereka berada di Mataram.
"Tidak ada nama calon penjabat Bupati Lotim masuk dalam usulan Gubernur NTB itu sebuah penghinaan bagi masyarakat Lotim. Padahal, DPRD Lotim telah mengusulkan tiga nama salah satunya HM. Juaini Taofik. Jadi, harus mengacu pada rekomendasi dewan juga," ujar Eko Rahadi kepada wartawan, Jum'at (18/8).
Eko pun mengingatkan Gubernur NTB Zulkieflimansyah untuk tidak mementingkan kepentingan nafsu syahwat politik dan kelompoknya. Masyarakat Lotim itu sudah mengetahui persis siapa yang diajukan sebagai penjabat Bupati Lotim. Tidak lain hanya untuk kepentingannya untuk mencalonkan dirinya kembali pada tahun 2024 mendatang.
"NTB ini tidak lebih baik ketika Zulkieflimansyah memimpin daerah ini. Jadi, jangan pernah berpikir untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Penduduk Lotim jumlahnya 1,3 juta jiwa lebih. Hanya yang paham dengan Lombok Timur-lah yang bisa memimpin Gumi Patuh Karya ini," tegas Eko.
Eko Rahadi yang juga pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peduli Bangsa Lotim ini, meminta kepada penentu kebijakan agar lebih selektif untuk menempatkan penjabat Bupati Lotim yang tidak lebih faham secara geografis, kultur budaya dan sosial ekonomi.
"Jangan sampai salah menempatkan Pj yang tidak faham dengan masyarakat Lotim. Kedekatan dengan masyarakat dan birokrasi serta lembaga legislatif, Juaini Taofik yang kini menjabat Sekda Lotim sebagai figur yang sangat tepat. Bukan orang diluar itu," tandasnya. (CN)
0 Komentar