 |
| Lima Paslon pilkada Lotim jalani sesi debat kedua Selasa malam (19/11) |
LOMBOK TIMUR - Debat terbuka kali kedua antar pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur berlangsung dihalaman kantor Bupati Lombok Timur, Selasa malam (19/11). Kelima Paslon tersebut fokus membahas masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pariwisata dan lingkungan hidup serta digitalisasi dan informasi.
Disela-sela perdebatan, para pendukung masing-masing sempat mendapatkan peringatan dari moderator lantaran membuat keributan.
Paslon nomor urut 1, H. Rumaksi - H. Sukisman Azmy yang dikenal dengan istilah RAMAH mendapat pertanyaan tentang seni budaya dan pariwisata. Paslon nomor urut 2, Haerul Warisin yang berpasangan dengan H. Edwin Hadiwijaya (SMART) menyoroti ketiadaan akses atau tempat dalam mengembangkan seni budaya sehingga pariwisata tidak berkembang.
Menjawab pertanyaan Paslon nomor urut 2, paket RAMAH memaparkan satu contoh budaya menggunakan pakaian adat. Budaya adat dimulai dari anak-anak dengan membuat even setiap tahunnya.
"Kita buatkan perlombaan sehingga anak-anak kita mengenal budaya. Bagaimana mereka mengenal budaya jika tidak dibiasakan sejak dini. Banyak sekali event budaya yang bisa dilakukan. Misalnya, 'Berindu' pada musim dingin di Sembalun. Dan event-event lainnya," ujar Rumaksi.
Selain itu, Rumaksi juga membahas jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lombok Timur. Tahun 2023, kunjungan wisatawan tercatat sebanyak 115..891 orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yakni sebanyak 85 ribu kunjungan.
Tak hanya seni budaya dan pariwisata, Rumaksi juga memaparkan sektor pendidikan dan kesehatan.
"Apabila paket RAMAH ditakdirkan menjadi bupati dan Wabup Lotim, kami akan melakukan pendampingan dengan meningkatkan pendidikan dan kesehatan," jelasnya.
Demikian pula dengan pengembangan Sumber daya Manusia (SDM) Lombok Timur. Peningkatan SDM akan mempengaruhi angkatan kerja. Apalagi di era digitalisasi seperti sekarang ini, mempermudah sistem pelayanan.
"Kita buatkan pelatihan terutama keahlian dibidang digitalisasi yang saat ini menjadi trend. Pemerintah harus menganggarkan untuk pelatihan tersebut yang nantinya dapat dimanfaatkan salah satunya untuk sektor ekonomi seperti UMKM," tandas Rumaksi.
Paslon Nomor urut 2, Haerul Warisin - Edwin Hadiwijaya juga memaparkan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Lotim tercatat sebanyak 167 ribu lebih masih berkategori miskin.
Untuk mengurangi angka kemiskinan, pasangan SMART akan memberikan bantuan modal usaha. Sebagian besar mereka yang berada dibawah garis kemiskinan bertempat tinggal di wilayah pesisir, termasuk profesi tukang dan tenaga pendidik lainnya.
"Masyarakat miskin dapat dikategorikan sebagai orang tidak bahagia," ujarnya.
Demikian pula dengan keberadaan BUMD - Badan Usaha Milik Daerah. Lombok Timur memiliki Agro Selaparang, Selaparang Energi dan Selaparang Financial. Dengan perusahaan milik daerah tersebut, ada kesempatan bagi angkatan kerja untuk bisa bekerja di tempat itu. Termasuk bantuan modal usaha bagi masyarakat yang mau bangkit dan maju.
Sorotan lainnya yang dipaparkan Paslon no urut 2 terkait keberadaan tambang dan pemasangan Wi-Fi. Untuk kegiatan penambangan, Pemda Lotim akan melakukan langkah strategis dengan memberikan izin tambang bagi mereka yang belum memilikinya.
Paslon no urut 3, TANDA ( Tanwirul Anhar - Daeng Paelori) memiliki jurus jitu untuk mensejahterakan masyarakat Lotim. Namun yang terpenting rasa kebahagiaan harus dimiliki. Untuk membahagiakan masyarakat dibutuhkan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik. Selanjutnya, jaminan kecerdasan dan mendapat pendidikan yang layak. Keadilan, pendapatan yang cukup serta kesejahteraan .
"Jika kebutuhan itu terpenuhi, masyarakat kita akan bahagia," jelas Tanwir.
Akses pendidikan yang lebih baik menurut Tanwir - Daeng, mempermudah anak-anak untuk berkembang. Salah satu akses itu diantaranya, menyiapkan kebutuhan berupa pembangunan infrastruktur pendidikan. Selain pendidikan formal, informal pun patut menjadi perhatian serius. Pendidikan informal ini sebagai salah satu upaya untuk menciptakan kemandirian tentunya dengan mempertimbangkan kebutuhan teknologi digitalisasi.
Paket TANDA juga menyoal aktifitas tambang. Sikap Presiden Prabowo Subianto yang membubarkan Panitia Kerja (Panja) tentang percepatan UU Cipta Kerja memberikan peluang bagi daerah untuk bisa berdaya. Selama ini, alur izin tambang menjadi kewenangan pemerintah pusat. (CN)
0 Komentar